Era Jokowi-Jusuf Kalla, Humas Pemerintah Kibarkan Sayap

"Era Jokowi-JK,  tradisi lama bermethamorfosis ke tradisi baru, arus informasi mengalir deras menembus ruang dan waktu.  Humas pemerintah bergerak bebas menembus dan menghapus benang merah birokrasi pemerintahan.” 

 Johan Budi, Jubir Presiden RI, Ir. Joko Widodo

sumber;www.google.com

Pada era kepemimpinan saat ini, tradisi lama bermethamorfosis ke tradisi baru, arus informasi mengalir deras hanya dalam hitungan detik. Derasnya Arus informsi tidak dapat dipisahkan dari peranan humas pemerintah. Humas pemerintah bagaikan sutradara dalam instansi mereka. Maukah kita sebagai profesi humas pemerintah membiarkan masyarakat haus akan informasi?

Setiap kepemimpinan memiliki gaya dan cara yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki kebijakan dan program yang menjadi ciri khas mereka. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pun membawa aura baru bagi masyarakat. Pada era Jokowi-JK,  memiliki kebijakan dan program pemerintah yang “khas” dengan nama “Nawacita.” Tidak hanya itu, pada kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla pun terkenal dengan Narasi Tunggal. 

Kebijakan yang tertuang dalam setiap program ini akan membawa dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya berdampak bagi peran dan fungsi humas pemerintah. Pemerintahan saat ini sangat mendorong peran dan fungsi aparatur humas pemerintah. Guna mendukung program pemerintah, humas pemerintah dituntut untuk dapat berinovasi dan merespon informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat. 

Presiden Joko Widodo memandang saat ini masing sering terjadi “persaingan” antar Kemeterian/Lembaga, mereka terkesan mencari pencitraan antar Kementerian/Lembaga tanpa melihat kepentingan dan mendukung program pemerintah.  

Melihat kondisi ini, maka pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Pada Inpres ini menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

‘Narasi Tunggal” kata itu yang sering muncul ke permukaan di era Joko Widodo-Jusuf  Kalla, Narasi tunggal merupakan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sehingga diharapkan dengan kebijakan “Narasi Tunggal” dapat menyamarkan ego sektoral di antara Kementerian dan Lembaga.  Dari sinilah dapat menyuarakan satu informasi terkait kebijakan dan program pemerintah  kepada masyarakat.

Johan Budi, Humas Pemerintah Harus Miliki Hak Penuh

Saat ini Presiden Joko Widodo memiliki pandangan dan arahan terkait fungsi dan peranan humas pemerintah sebagai ‘komunikator” dalam penyampaian pesan dan informasi kepada masyarakat. Presiden masih melihat adanya pola lama di beberapa Kementerian/ Lembaga.

Kedepanya, Presiden Jokowi mengharapkan perlu adanya perombakan pola dan tradisi lama sehingga humas pemerintah dapat beralih ke pola dan tradisi baru dengan terus berupaya menyampaikan informasi secara cepat dan tepat sehingga kebutuhan informasi dapat diakses oleh masyarakat.

Presiden Joko Widodo tak ingin lagi melihat budaya lama yang terjadi di beberapa instansi/ kementerian/ lembaga yang terkesan lama dan penuh birokrasi.  Humas pemerintah kedepannya diharapkan harus lebih  luwes, cepat, dan lugas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Humas pemerintah kedepannya diharapkan harus lebih berinovasi dan kreatif dalam pengelolaan dan pengemasan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat.

Adanya kecepatan penyampaian informasi inilah yang  mengharuskan posisi humas pemerintah harus pada posisi yang strategis tanpa adanya benang merah. Tak hanya itu, humas pemerintah pun tidak hanya sebagai fasilitator dan komunikator tetapi juga diharapkan dapat memberikan  masukan kepada pimpinan sebagai pengambil kebijakan/keputusan, seperti yang diutarakan Johan Budi, Jubir Presiden RI.

Johan Budi menilai ringkali humas menunggu menterinya ataupun atasannya dalam menyampaikan informasi, padahal humas seharusnya proaktif dengan memberikan masukan kepada menteri apa yang harus disampaikan dan bagaimana komunikasi tersebut dilakukan.

Sementara itu, Ia berharap perlu revolusi paradigma bagi aparat hubungan masyarakat (humas) pemerintah dalam menjalankan fungsinya sehingga memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat guna meraih kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Johan menilai aparat humas pemerintah terlalu birokratis dan berjenjang, akibatnya informasi yang disampaikan juga lamban. Pranata humas tidak bisa mengakses langsung kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian menyampaikan informasi ke masyarakat.

Arus informasi terus bergulir, Humas harus lebih cerdik

Sekarang kita telah dihadapkan oleh teknologi informasi yang semakin canggih, kondisi inilah yang menjadikan arus informasi mengalir sangat deras. Kondisi ini mengharuskan kita lebih cerdik dan kritis dalam menanggapi arus informasi yang terus berubah. 

Di era Kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, humas pemerintah dituntut harus lebih cekatan dalam mengelola dan mengemas  informasi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat. 

Bahkan, seperti yang diutarakan Johan Budi bahwa Humas pemerintah harus lebih “cerdik’dalam mengelola medsos, seperti twitter. Johan mengutarakan bahwa melalui twitter, Humas Pemerintah dapat merespon isu atau informasi secara cepat dan efesien.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara pun menegaskan bahwa humas pemerintah harus memiliki twitter. Bahkan seorang humas pemerintah pun harus memiliki akun twitter pribadi. Hal ini untuk memudahkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi publik melalui kanal interaktif sehingga dapat membentuk humas pemerintah yang ideal.

Seorang humas pemerintah harus sigap dan kritis terhap arus informasi yang berkembang setiap menit, bahkan dalam hitungan detik, baik itu melalui berbagai moda informasi baik online, maupun elektornik. 

Kita tidak dapat menghindari informasi yang ada, tetapi justru kita harus dapat mengolah informasi sedemikian rupa sehingga dapat mengemas informasi secara baik dan benar untuk dapat disampaikan kepada masyarakat.

Humas BMKG Menuju Tantangan Baru

Pada dekade ini, kebutuhan informasi akan cuaca, iklim, dan gempa bumi terus meningkat karena seperti yang masih kita ingat bahwa pada akhir-akhir ini sering terjadi bencana hidrometeorologi. Pada tahun 2016, tidak jarang kita melihat dan mendengar beberapa pemberitaan terkait bencana hidrometeorologi yang menghiasi beberapa wajah media massa cetak, elektronik, dan online. Deretan bencana hidrometeorologi datang menyapa.

Menyadari akan kondisi ini, Humas BMKG terus berupaya memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat kepada masyarakat, terus bergerak cepat ditengah derasnya aruus  informasi. Bersahabat dengan medsos pun dilakukan humas BMKG untuk menggulingkan informasi ke tengah masyarakat, seperti yang digembor-gemborkan oleh Presiden RI, "Humas harus bersahabat dengan media sosial. "

Tidak mudah bagi Humas BMKG berada di tengah-tengah arus informasi yang sangat cepat bergulir dalam hitungan detik. Keterbatasan jumlah SDM tidak menjadi rintangan bagi humas BMKG dalam melangkahkan kaki dalam menuju pembaruan menuju pelayanan informasi yang inovatif dan cepat.

Arus informasi bergulir sangat cepat tanpa mengenal waktu dan tempat. Informasi bagaikan berlian yang selalu dicari masyarakat. Relakah kita melihat masyarakat menangis kehausan informasi karena terlalu rumitnya birokrasi kita?